Membangun Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang dan Strategi Ekonomi Biru

Wilayah pesisir masih menjadi kantong kemiskinan dengan permukiman kumuh

KABUPATEN TANGERANG – Setidaknya dalam kurun waktu hampir satu dasawarsa, Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan upaya pembangunan di wilayah pesisir laut bagian utara Kabupaten Tangerang. Meski belum maksimal, upaya itu terus dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat serta pelestarian ekosistem laut, atau populer disebut blue economy (ekonomi biru).

Wilayah pesisir diketahui masih menjadi kantong-kantong kemiskinan dengan permukiman yang kumuh dan fasilitas umum yang terbatas. Kondisi itu menjadi perhatian Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar sejak 2013 yang lalu dengan program bernama Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan).

Ada sebanyak 25 desa di delapan kecamatan sepanjang 51 kilometer (km) di kawasan pesisir utara Kabupaten Tangerang yang ingin ditata. Hingga saat ini, penataannya baru direalisasikan di dua desa, yakni Desa Kohod di Kecamatan Pakuhaji dan Desa Ketapang di Kecamatan Mauk.

Mayoritas masyarakat kawasan pesisir Kabupaten Tangerang diketahui bekerja sebagai nelayan. Sementara itu, Zaki mengatakan bahwa kawasan pesisir laut utara mengalami berbagai masalah lingkungan. Menurut catatannya, sejak pertengahan 1990-an pengembangbiakan ikan maupun udang yang kerap menjadi aktivitas masyarakat setempat mengalami gangguan karena airnya tercemar polutan sampah serta masalah abrasi. Kualitas hasil budidaya pun memburuk.

Dengan masalah lingkungan yang terjadi, upaya penataan wilayah pesisir dilakukan agar menjadi kawasan yang yang lebih mengangkat nilai lingkungan hidup. Salah satu yang dilakukan yakni menghadirkan hutan mangrove di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk sejak 2014. Saat ini, ada sekitar 720 ribu batang mangrove yang dibudidaya dengan 16 mangrove spesies dan dua jenis spesies langka di Desa Ketapang. 

Lambat laun, dengan hadirnya hutan mangrove, kualitas air pun membaik, sehingga kualitas hasil budidaya ikan dan udang juga meningkat. Pengelolaan mangrove di Desa Ketapang bahkan disebut dilihat mata dunia, dan dari itu Kabupaten Tangerang menjadi tuan rumah agenda Internasional Partnership  in Environmental Management for the Seas of East Asia (Pemsea) Network of Local Government (PNLG) Meeting Summit yang berlangsung 25—29 Oktober 2022.

“Mudah-mudahan menjadi model untuk pembangunan kawasan pesisir laut. Kita bangun infrastrukturnya, juga UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), jadi ada blue economy dan green economy,” kata Zaki.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, Jainudin mengatakan, upaya pembangunan kawasan pesisir itu menjawab pemarginalan dan pemunggungan wilayah pesisir. Terlebih laut memiliki potensi ekonomi yang besar dalam berkontribusi membangun daerah.  

“Bukan tanpa kendala, di tengah pelaksanaan program Gerbang Mapan, pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Tangerang tergerus oleh kebijakan otonomi daerah. Pada 2014 terbit Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamputasi kewenangan kabupaten/ kota atas wilayah laut,” kata Jainudin.

Dia menyebut, berbagai strategi dan upaya dilakukan agar program tersebut tetap berjalan. Strategi pentahelix pun dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat atau komunitas. Sehingga saat ini kawasan pesisir Kabupaten Tangerang mulai dilirik dan digadang-gadang jadi percontohan melalui event Pemsea 2022. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar sendiri diketahui sebagai Vice President PNLG Pemsea.

Dalam event Pemsea 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar turut hadir dan menyampaikan pandangannya mengenai pembangunan kawasan pesisir Kabupaten Tangerang. Dalam kesempatan itu, dia menekankan konsep mengenai blue economy.

“Ekonomi biru menjadi tantangan di masa depan. Konsep ekonomi biru merupakan hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penguatan ekosistem laut. Fondasi ekonomi biru adalah ketahanan dan laut yang inklusif, laut yang bersih, dan ekosistem laut yang sehat,” tuturnya.

Di sisi lain, Siti Nurbaya menyampaikan hambatan dalam blue economy, yakni kerusakan habitat, pengambilan ikan secara ilegal, dan masalah regulasi kaitannya dengan ancaman terhadap ekosistem. Hal itu diperparah dengan ancaman bencana alam.

Dia menegaskan, konsep ekonomi biru atau ekonomi kelautan merupakan hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga, pemeliharaan ekosistem laut menjadi upaya mendasar demi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Pihaknya mendukung upaya Pemkab Tangerang dalam hal itu. 

 

Sumber: www.republika.co.id